eastwindnetworks.com – Krisis di Korea Selatan: Martial Law Dicabut, Saham Mulai Stabil. Krisis politik di Korea Selatan memuncak ketika Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan penerapan martial law (hukum darurat militer) pada hari Selasa. Langkah ini menyebabkan won Korea Selatan anjlok ke level terendah dalam dua tahun terhadap dolar AS. Namun, situasi berbalik setelah parlemen negara tersebut dengan cepat mengeluarkan resolusi yang mendesak pencabutan martial law.
Martial Law Diterapkan, Krisis Ekonomi Mengikuti
Kekhawatiran terhadap situasi politik membuat won Korea Selatan jatuh tajam. Pada awalnya, dolar AS menguat 2,7% terhadap won. Namun, setelah parlemen mengesahkan resolusi untuk mencabut martial law, nilai won mulai pulih. Pada saat penutupan pasar, dolar AS tercatat 1,2% lebih tinggi daripada won.
Presiden Yoon mengumumkan pemberlakuan martial law dengan alasan untuk melindungi negara dari ancaman “komunis Korea Utara” dan “kuatnya kekuatan anti-negara yang mengancam kebebasan dan kebahagiaan rakyat.” Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga “tatanan konstitusional yang bebas.”
Namun, keputusan ini menuai kritik keras dari kalangan oposisi. Mereka mengecam langkah Yoon yang dianggap memperburuk ketegangan politik yang sudah ada di Korea Selatan. Hal ini berakar pada kebuntuan antara Partai Rakyat, yang dipimpin Yoon, dan Partai Demokratik yang mayoritas di parlemen, mengenai RUU anggaran 2025.
Dampak Langsung pada Pasar dan Ekonomi
Berita tentang penerapan martial law langsung berdampak pada pasar saham Korea Selatan. ETF yang terdaftar di AS dan saham-saham perusahaan Korea, seperti Coupang dan Posco Holdings, langsung turun tajam. Indeks MSCI Korea Selatan tercatat turun hingga 6,5%, meskipun akhirnya berbalik menguat.
Namun, setelah parlemen memutuskan untuk mencabut hukum darurat, pemulihan mulai terjadi. Saham perusahaan-perusahaan Korea Selatan, seperti KT Corp. dan KB Financial, yang sebelumnya merosot hingga 4%, akhirnya mengalami sedikit perbaikan.
Apa Itu Martial Law?
Martial law adalah kebijakan yang memungkinkan otoritas militer mengambil alih kontrol terhadap pemerintahan sipil dalam situasi darurat. Biasanya, penerapan martial law di lakukan untuk menangani ancaman besar terhadap negara, seperti kerusuhan atau invasi. Di Korea Selatan, kebijakan ini belum di terapkan sejak 1980.
Dalam penerapan martial law ini, seluruh kegiatan politik di larang. Semua media dan publikasi berada di bawah kendali Komando Hukum Darurat. Bahkan, setiap bentuk protes atau aksi yang di anggap mengancam tatanan sosial juga di larang. Pemerintah menyatakan bahwa tindakan ini di ambil demi melindungi demokrasi liberal dan memastikan keselamatan rakyat.
Respon Masyarakat dan Tanggapan Parlemen
Beberapa jam setelah pengumuman martial law, warga Korea Selatan turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap keputusan tersebut. Mereka berkumpul di depan Gedung Parlemen untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap langkah drastis ini.
Parlemen kemudian bergerak cepat dengan mengesahkan resolusi untuk mencabut martial law. Tindakan ini memberikan sinyal bahwa ketegangan politik di Korea Selatan dapat segera mereda, setidaknya untuk sementara waktu. Meski begitu, situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik di negara tersebut.
Konteks Politik Korea Selatan Saat Ini
Presiden Yoon Suk Yeol, yang menjabat sejak Mei 2022, telah menghadapi tantangan berat dalam memimpin negara. Ia terpilih dengan margin suara yang sangat tipis, dan pemerintahannya terus di landa ketegangan politik dengan oposisi. Kebijakan luar negeri Yoon lebih fokus pada sikap keras terhadap Korea Utara dan memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang.
Namun, ketegangan dalam negeri, terutama dengan Partai Demokratik yang berkuasa di parlemen, terus mengancam stabilitas pemerintahannya. Keputusan untuk memberlakukan martial law ini merupakan titik puncak dari kebuntuan politik yang sudah berlangsung lama.
Akankah Keadaan Ini Berlanjut?
Keputusan untuk mengangkat martial law di Korea Selatan menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik dan ekonomi di negara tersebut. Meskipun kemenangan sementara tercapai dengan pencabutan martial law, ketegangan politik yang mendalam tetap ada. Bagaimana kondisi ini akan berkembang ke depan masih sulit di prediksi, tetapi satu hal yang pasti: krisis ini meninggalkan jejak dalam perekonomian dan politik Korea Selatan.
Dalam jangka panjang, penting untuk melihat bagaimana parlemen dan pemerintah dapat mengatasi perbedaan mereka dan menghindari keputusan-keputusan yang semakin memicu ketegangan di masyarakat. Hanya waktu yang akan memberi tahu apakah stabilitas di Korea Selatan dapat kembali pulih.